Gubernur Banten Andra Soni Pimpin Deklarasi Tolak Aksi Premanisme

Deklarasi Bersama Penolakan Aksi Premanisme Di Wilayah Provinsi Banten, Dilaksanakan Dalam Rangkaian Focus Group Discussion (FDG), Yang Di Gelar Polda Banten, Di Aula Serbaguna Mako Polda Banten, Cipocok Kota Serang, Kamis (22/05/2025).

Gubernur Banten Andra Soni memimpin Deklarasi Bersama Penolakan aksi premanisme di wilayah Provinsi Banten. Deklarasi diucapkan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten diikuti seluruh jajaran elemen masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Provinsi Banten.

Deklarasi bersama dilaksanakan dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten di Aula Serbaguna Markas Komando (Mako) Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (22/5/2025).

FGD mengangkat Tema tentang Pemberantasan Premanisme untuk mewujudkan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukum Polda Banten.

Dalam deklarasi bersama itu, Forkopimda Provinsi Banten beserta seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menolak aksi premanisme dalam bentuk apapun yang mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Provinsi Banten. Deklarasi juga menegaskan tidak akan berkompromi terhadap aksi premanisme yang berlindung di balik atribut kelompok tertentu dan tidak akan memberi ruang sedikitpun bagi pelaku premanisme yang membuat resah dan takut masyarakat.

Selain itu, deklarasi juga menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Polda Banten untuk melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku premanisme, serta bersatu memberantas tuntas premanisme untuk mewujudkan wilayah Provinsi Banten "Zero" dari segala bentuk aksi premanisme.

Di kesempatan itu, Andra Soni menyampaikan bahwa diskusi yang diinisiasi Polda Banten itu merupakan sebuah kesadaran kolektif dari seluruh warga Banten. Mulai dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pengusaha hingga penyelenggara pemerintahan.

"Kami punya komitmen yang sama. Komitmen yang kuat bahwa premanisme tidak boleh ada di Provinsi Banten," tegas Andra Soni.

Dirinya juga menekankan bahwa premanisme menghambat investasi dan kemajuan Provinsi Banten. Forkopimda Banten memiliki keinginan agar 12,4 juta warga Banten terlindungi, aman dalam berusaha, dan meningkat kesejahteraannya,  hal tersebut akan terwujud bila investasi bisa berjalan dengan baik.

Sesuai amanat bapak Presiden "Target  pertumbuhan ekonomi secara Nasional  8% di tahun 2029. Salah satu daya dorongnya adalah terlaksananya investasi nasional hingga 13 ribu triliun lebih" ujar Andra Soni.

Dikatakan, deklarasi menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah premanisme yang dapat mengganggu keamanan dan investasi di Provinsi Banten.

"Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan Provinsi Banten dapat terbebas dari aksi premanisme dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan," tambah Andra Soni.  Kepada Ormas saya mengajak,  "Jadikan Identitas menuju Produktivitas yang Berkualitas."

Di kesempatan yang sama, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa FGD dihadiri lengkap oleh Forkopimda Provinsi Banten, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para ketua Ormas, dan juga segenap elemen masyarakat  untuk menjaga kondusifitas Provinsi Banten.

"Kami akan senantiasa terus-menerus melakukan upaya pemantauan di wilayah Hukum Polda Banten," tegas Suyudi.

Dikatakan, piihaknya siap menerima pengaduan dari masyarakat apabila masih ada aksi-aksi premanisme di wilayah Banten.

"Sekali lagi kami bersepakat untuk menjaga kondisi Banten ini agar bisa aman dan kondusif dan juga menjaga iklim investasi yang ada di wilayah Banten, pesan saya jadilah Ormas yg santun dan bertanggungjawab" tegasnya.

Selain Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan Gubernur Banten Andra Soni, FGD tersebut menghadirkan narasumber antara lain Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Banten Asef Kurniawan, Komandan Korem (Danrem) 064/MY Andrian Susanto, dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharjono. Diskusi dipandu oleh moderator Oktavia Olga. (Tri/Red).

Wakapolda Banten Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117

Polda Banten Menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-117, Yang Digelar Di Lapangan Upacara Polda Banten, Pada Selasa (20/05/2025).

Serang - Wakapolda Banten, Brigjen Pol. Hengki bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang digelar di Lapangan Upacara Polda Banten pada Selasa (20/05).

Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Tahun 2025 secara Nasional mengangkat Tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat", yang diikuti Pejabat Utama Polda Banten dan seluruh personel Polda Banten.  

Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Banten menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital dalam semangat kebangkitan nasional yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk terus dihidupkan, khususnya di tengah era modern yang penuh dinamika dan kompleksitas.

“Hari Kebangkitan Nasional adalah semangat yang terus hidup, menuntut keberanian menghadapi tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, krisis global, dan ancaman digital. Kita hidup di era peradaban yang bergerak cepat, di mana kemampuan beradaptasi dan memimpin perubahan sangat penting serta dalam menghadapi globalisasi, Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif—menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Indonesia mengambil peran sebagai mitra dialog yang menjembatani kepentingan global, serta menyuarakan solusi bersama. Selain itu semangat kebangkitan tercermin dalam pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Wakapolda Banten. 

Diakhir Wakapolda Polda Banten memberikan semangat untuk menjaga Kebangkitan Indonesia. "Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah perlahan tapi pasti tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama," tutup Wakapolda Banten. (Bidhumas). (Yus/Red).

Hadiri Tri Suci Waisak, Gubernur Banten Andra Soni : Menghormati Sesama, Banten Bisa Maju

Gubernur Banten Andra Soni, Manghadiri Perayaan Tri Suci Waisak, Yang Berlangsung Di Mardigras Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Minggu (18/05/2025).

Gubernur Banten Andra Soni menghadiri perayaan Tri Suci Waisak di Mardigras Citra Raya  Kabupaten Tangerang, Minggu (18/5/2025).  Andra Soni mengajak seluruh komponen masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati sesama. 

"Dengan menghormati sesama, Banten bisa maju. Dan, Indonesia bisa maju," tandasnya  usai melaksanakan Pindapata, salah satu rangkaian  Perayaan Tri Suci Waisak. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Tangerang Maesyal Rashid, Direktur Jenderal Agama Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Supriadi, unsur DPRD Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, para bikkhu dan umat Budha se-Provinsi Banten. 

Dalam sambutannya Andra Soni mengatakan, masyarakat Provinsi Banten  sangat beragam. Dan, masyarakat bisa hidup dalam damai dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dalam keberagaman.

Andra Soni mengatakan Perayaan Tri Suci Waisak adalah kegiatan kemanusiaan. Tentang kemanusiaan. Hubungan antar manusia. Sehingga, bisa saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Dan, saling memanusiakan antar sesama. 

"Selamat Hari Raya Waisak. Semoga cahaya kebijaksanaan Waisak membawa keberkahan dan keharmonisan dalam setiap langkah kehidupan," pungkas Andra Soni mengakhiri sambutannya. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengajak seluruh komponen masyarakat bergandengan tangan dalam melaksanakan pembangunan. "Kita semua  berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik dengan dasar Pancasila  Indonesia (NKRI).

Untuk itu, Maesyal mengajak seluruh komponen masyarakat untuk saling mengingatkan, saling hormat, saling menghargai dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. "Mari bergandengan tangan untuk menjaga kehidupan yang tentram dan harmonis," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Agama Budha Kementerian Agama Republik Indonesia, Supriadi memberikan apresiasi atas Perayaan  Tri Suci Waisak di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.  Menurut Supriadi, masyarakat Provinsi Banten sudah menunjukkan terwujudnya kerukunan antar umat beragama.  "Masyarakat sudah  menjalin kehidupan bersama, cinta kemanusiaan serta tidak terikat dan terbelenggu dengan perbedaan," katanya.  

Sebagai informasi, Perayaan Tri Suci  merupakan hari raya terpenting ummat Buddha.  Tri Suci Waisak  memperingati kelahiran, kecerahan, dan kemangkatan Buddha Gotama.  

Usai sambutan, Andra Soni membuka upacara Pindapata yang ditandai dengan menabuh tambur.  Pindapata merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak yang telah dilakukan sejak masa kehidupan Sidharta Gautama atau Sang Buddha hingga saat ini.  Dalam tradisi ini, para Bhikkhu akan berjalan kaki dan berkeliling sesuai dengan rute yang telah ditentukan sembari membawa mangkuk makanan yang juga dikenal sebagai "patta" untuk mengumpulkan sumbangan berupa makanan atau dana dari umat atau masyarakat. (Yus//Red).

Pemprov Kucurkan Dana Rp123,8 Miliar untuk Desa se-Banten

Gubernur Banten Andra Soni, Secara Simbolis Menyerahkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa, Kepada Perwakilan Kepala Desa Se-Provinsi Banten.

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucurkan anggaran sebesar Rp123,8 miliar. Dana yang bersumber dari APBD Banten 2025 itu untuk program Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa.  

Total anggaran itu akan disalurkan kepada 1.238 desa se-Provinsi Banten, dimana setiap desa akan menerina dana masing-masing sebesar Rp100 juta. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di desa.

Peluncuran ditandai dengan penyerahan bantuan  secara simbolis kepada sejumlah perwakilan Kepala Desa se-Provinsi Banten pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-106 Pemadam Kebakaran, HUT ke-106 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan HUT ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat Provinsi Banten,  di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat, (16/5/2025).

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Bankeu Desa Pemprov Banten bersifat komplementer, melengkapi sumber utama pendanaan desa yang berasal dari Dana Desa APBN.

Dirinya berharap, melalui bantuan tersebut, pemerintah desa se-Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

"Bantuan keuangan desa ini kita harapkan dapat membantu pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, mendukung biaya operasional transformasi Posyandu desa, memperkuat program ketahanan pangan, hingga penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Andra.  

Selain itu, lanjut Andra, Bankeu Desa tersebut digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program Sarjana Penggerak Desa, tambahnya 

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Raden Berly Rizki Natakusumah menjelaskan, rincian alokasi dan penggunaan Bankeu tersebut.

 "Total bantuan keuangan kepada desa adalah sebesar Rp123,8 miliar yang akan didistribusikan kepada 1.238 Desa. Masing-masing desa menerima anggaran sebesar Rp100 juta," jelas Berly.

Lebih lanjut, Berly merinci, fokus penggunaan Bankeu diarahkan beberapa program. Pertama operasional Posyandu yang kini telah bertransformasi menjadi New Posyandu dengan menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kedua, untuk operasional PKK, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan di tingkat desa. Ketiga, Bankeu dialokasikan untuk penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, sebagai bagian dari upaya Gubernur untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di desa. 

Fokus penting lainnya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa.  Selain itu, Program unggulan yang juga menjadi sorotan utama Gubernur Andra Soni adalah Sarjana Penggerak Desa.

Berly menjelaskan, setiap desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Bankeu tersebut, mendukung pembiayaan pembuatan akte notaris untuk koperasi tersebut. 

Berly menambahkan, hingga Mei 2025, sekitar 30 persen kepala desa telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih dan penyusunan pengurus. 

Proses pembuatan akte notaris ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025, dan pelaksanaan Musdesus ini menjadi salah satu persyaratan pencairan Bankeu Desa. 

"Untuk program Sarjana Penggerak Desa, dialokasikan untuk satu orang per desa. Sisa anggaran dari program ini akan dialihkan untuk kebutuhan infrastruktur di desa dan juga dukungan terhadap program Asta Cita ke-7 Presiden dan Wakil Presiden RI terkait dengan program pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba  di desa," ungkap Berly.

Alokasi anggaran beasiswa untuk Sarjana Penggerak Desa semula direncanakan sebesar Rp17 juta untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun akan dirumuskan kembali kebutuhannya. 

Sementara itu, biaya hidup (living cost) telah ditetapkan sebesar Rp1 juta per bulan. Penerima beasiswa ini adalah masyarakat berprestasi yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki nilai raport terakhir yang baik untuk lulusan tahun 2023 hingga 2025.

Pemprov Banten menargetkan percepatan finalisasi program ini dan telah berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal Baik (B).

"Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk beasiswa Sarjana Penggerak Desa ini juga memperbolehkan pilihan universitas di luar daerah, misalnya UNPAD dan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat. Arahan Bapak Gubernur juga sangat jelas, program ini harus mendukung kedaulatan pangan. Oleh karenanya, fakultas-fakultas yang dipilih pun adalah yang mendukung kedaulatan pangan seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, serta faktor penunjangnya yaitu ekonomi dan akuntansi," tambah Berly.

Dijelaskan Berly, selain program-program prioritas itu, Bankeu Desa juga akan dialokasikan untuk penguatan infrastruktur di desa, baik itu rehabilitasi kantor desa maupun peningkatan konektivitas antar wilayah desa.

Mekanisme pengajuan Bankeu Desa tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, terdapat penekanan spesifik pada mekanisme penyertaan modal BUMDes dan Sarjana Penggerak Desa yang akan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk pemilihan target sasaran Sarjana Penggerak Desa dan analisis kondisi BUMDes.

Ditambahkan Berly, Gubernur Banten Andra Soni juga memberikan penegasan khusus terkait aspek pengawasan program Sarjana Penggerak Desa. 

"Sesuai arahan Pak Gubernur seluruh masyarakat desa maupun perangkat desa lainnya dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program ini. Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yaitu pembangunan yang adil dan merata. Dengan demikian, seluruh masyarakat desa yang tidak mampu pun masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan kuliah," jelas Berly. 

Berly juga menekankan pentingnya dukungan pengawasan dari seluruh elemen. Baik masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota terhadap Bantuan Keuangan Desa.

"Diharapkan Bankeu ini dapat mengakselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Banten. Sejalan dengan visi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni - Dimyati dalam mewujudkan Banten maju, adil merata dan tidak korupsi," tutupnya.  (Ibs//Red).

Ketua TP Posyandu Provinsi Banten Dorong Peningkatan Kapasitas Kader Pada 6 SPM

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, (Ist).

SERANG - Pemahaman kader Posyandu terhadap enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Banten perlu ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar seluruh kader dapat memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni mengatakan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagai upaya memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Para kader Posyandu harus memahami secara utuh 6 SPM.

Diketahui, pelatihan batch kedua itu diikuti oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten/ Kota dan puluhan kader Posyandu dari wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang

"Di sini kita matangkan kesiapan Posyandu untuk laksanakan 6 Standar Pelayanan Minimal," ujar Tinawati di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu, (16/4/2025)

Enam SPM itu meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), serta Sosial.

Dalam Kegiatan itu Tinawati memberikan pelatihan teknis, studi kasus, serta simulasi pelayanan sesuai standar seperti simulasi penanganan kebakaran di tingkat rumah tangga bersama Tim Pemadam Kebakaran Provinsi Banten dan mendorong minat baca masyarakat bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

"Kami memberikan simulasi khususnya di tingkat rumah. Penanganan dan pencegahan korsleting listrik, kebakaran di dapur, dan lain sebagainya," ungkapnya.

"Dengan pemahaman transformasi Posyandu ini, kita berupaya membawa perubahan baru untuk kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat," sambung Tinawati.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah mengatakan, kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ini digelar untuk memberikan peningkatan kapasitas terhadap Kader Posyandu di lingkup Provinsi Banten. 

"Kami (DPMD) bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada para kader Posyandu di bidang enam standar Pelayanan Minimal agar para kader memahami tugas dan fungsi mereka," terang Berly, usai 

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga batch dalam tiga hari. Dimana sebelumnya (15/4) telah dilakukan kegiatan serupa kepada kader Posyandu Kabupaten Lebak.

"Kita menghadirkan sebagai peserta yaitu Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota beserta para kader Posyandu," tambah Berly. 

Terpisah, Sekretaris Komisi V DPRD Banten Rifki Hermiansyah menegaskan, DPRD Banten melalui Komisi V berupaya memperkuat peran posyandu sehingga keberadaan posyandu dalam mengimplementasikan 6 SPM betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami (Komisi V DPRD Banten) tengah memperhatikan konsep-konsep dan program kerja TP Posyandu Provinsi Banten yang saat ini sudah sangat bagus terutama terhadap transformasi New Posyandu dengan enam bidang pelayanan," ujarnya.

"Posyandu butuh supporting yang besar. Kami di Komisi V akan memperkuat peran Posyandu di bawah agar keberadaannya betul-betul dirasakan masyarakat," tambah Rifki. (Tri/Red).

Sinergi Pendidikan dan Ketenagakerjaan, Untirta Teken MoU dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI

Penandatanganan MoU Kampus Untirta Dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dilakukan Langsung Oleh Prof. Yassierli, S.T., M, T,. Ph, D. Dengan Prof. Dr.Ir. H. Fatah Sulaiman, S.,T,.M,.T.

SERANG-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Auditorium Kampus Untirta Sindangsari, Rabu, 14 Mei 2025. Acara ini juga dirangkaikan dengan kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., dan disambut oleh Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., dan jajaran.

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Untirta dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas lulusan Untirta agar siap memasuki dunia kerja dan memenuhi kebutuhan industri nasional.

Rektor Untirta, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan lulusan Untirta. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Menurutnya, Untirta merupakan hub dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang siap menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di kancah internasional. Salah satu implementasi dari hal ini menurutnya adalah dengan adanya Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia (P3TIK) Untirta.

"Dampak pengayaan ini sangat berharga karena disampaikan langsung oleh Pak Menteri terkait dengan ketenagakerjaan baik di level nasional maupun internasional dan terima kasih atas waktunya Pak Menteri yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke Untirta," ujarnya. 

Dalam kuliah umum yang diselenggarakan setelah penandatanganan MoU, Menaker menyampaikan materi mengenai tantangan dan peluang ketenagakerjaan di era digital. Mahasiswa Untirta diajak untuk memahami dinamika pasar kerja saat ini dan pentingnya penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

'Kita harus menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045,  sementara dari aspek digital, para pekerja kita masih rendah yakni 19 persen lebih rendah dibanding benchmark kita yang mencapai 60 persen. Bahkan yang 'advance' hanya 6 persen. Jadi, saya ingin berbicara kepada adik-adik semua, kita harus lihat data ini dengan serius. Tantangan yang adik-adik hadapi lebih berat ketimbang waktu saya kuliah 30 tahun lalu. Tantangan semakin berat dan di sinilah adik-adik harus melakukan perencanaan dari sekarang," tegasnya. 

"Ini harus jadi konsen termasuk bapak-bapak yang berada di dunia pendidikan. Mismatch  atau apa yang diajarkan di perguruan tinggi tetapi tidak sesuai dengan industri harus kita reduksi. Harapannya agar bisa diserap ke dunia industri meskipun tidak semua lulusan harus diarahkan ke dunia industri. Kita punya PR besar apalagi perkembangan IT yang semakin dahsyat," terangnya. 

Acara ini merupakan bagian dari upaya Untirta untuk terus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. (***)

Implementasi Enam SPM Bidang Perkim, Ketua TP Posyandu Provinsi Banten Tinawati Andra Soni Tinjau Rumah Roboh di Kasemen

Ketua Pembina (TP) Posyandu Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Meninjau Langsung Kondisi Rumah Roboh Di Kampung Kilasah, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, (Sabtu (10/05/2025).

Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Banten Tinawati Andra Soni didampingi Wakil Ketua Posyandu Kota Serang, Annisa Rachmawati Agis, meninjau langsung kondisi rumah roboh di Kampung Kilasah, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Sabtu (10/5/2025). Tinjauan ini merupakan bagian dari implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tanggung jawab posyandu dalam merespon laporan warga.

Tinawati menekankan pentingnya kesiapan dalam menghadapi situasi darurat dan memperkuat ketahanan keluarga.

"Ini bukti pentingnya Posyandu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan rumah ini," ujarnya.

“Ini merupakan langkah nyata Posyandu dalam memenuhi perannya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan enam SPM, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak hingga respon bencana,” pungkas Tinawati.

Diketahui rumah itu milik pasangan Nasrudin dan Sanariah. Keseharian Nasrudin bekerja sebagai seorang pekerja kuli bangunan, yang tinggal bersama dua anak mereka. Kejadian terjadi sekitar pukul 12 malam saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Dinding ruang tengah dan plafon rumah mereka roboh, tepat ketika keluarga sedang tertidur lelap.

“Kami sekeluarga lagi tidur. Hujan deras, tiba-tiba dinding ruang tengah dan plafon roboh. Anak pertama saya terkena puing runtuhan tembok, sehingga bahu, tangan, dan wajahnya memar," ujar Sanariah lirih

Meski rumah tersebut milik sendiri, kondisinya memang sudah tidak layak huni dan sebelumnya telah masuk dalam perencanaan renovasi di tingkat kelurahan. "Semoga rumah kami bisa cepat dibangun kembali. Biar kami bisa kumpul bareng keluarga lagi dengan aman," harap Sanariah. (Tri/Red).