Berbasis Manajemen Talenta, 132 Pejabat Pemprov Banten Resmi Dilantik

Gubernur Banten Andra Soni Melantik 132 Pejabat Pemerintahan Provinsi Banten.

Gubernur Banten Andra Soni melantik 132 pejabat Administrator dan Pengawas pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 161 Tahun 2026 dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Andra Soni menegaskan, pelantikan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Proses pengisian jabatan juga melalui manajemen talenta dan berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilantik pada hari ini,” ungkap Andra Soni.

Selanjutnya, Andra Soni juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memperhatikan pentingnya semangat kerja yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menjalankan program pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan publik. Semangat kerja harus berdasarkan nilai pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. 

“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi, membangun kerja sama tim, sinergi, dan kolaborasi dalam mewujudkan visi misi serta program prioritas,” katanya.

Menurut Andra Soni, seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dalam merealisasikan program prioritas daerah. Termasuk harus mampu mengedepankan inovasi dalam pencapaian target kinerja serta membangun komunikasi yang baik di lingkungan birokrasi.

“Kedepankan inovasi dan pastikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, bangun hubungan kerja yang konsultatif dan kolegial bersama pejabat fungsional dan pelaksana di setiap perangkat daerah,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengingatkan kembali komitmen dasar ASN dan pejabat dalam menjalankan tugas untuk siap melayani, bukan dilayani. Sehingga Pemprov Banten akan terus melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pegawai.

“Setiap ASN harus siap ditempatkan di mana saja dan bekerja di mana saja. Jabatan adalah amanah, bukan pilihan. Saya akan terus memantau, melihat, dan mengevaluasi setiap kinerja. Keputusan hari ini juga dapat ditinjau kembali apabila terdapat ketidaksesuaian,” pungkasnya.

Sebagai informasi, proses pengisian jabatan Administrator dan Pengawas  tersebut menggunakan mekanisme manajemen talenta untuk rotasi mutasi jabatan sebanyak 58 orang dan promosi sebanyak 74 orang. Untuk jabatan tertentu telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan pengangkatan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(Adv).

Dimyati Dorong ASN Banten Lebih Kompak dan Maksimalkan Pelayanan Publik

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Mendorong ASN Di Lingkungan Provinsi Banten Untuk Memperkuat Soliditas Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Momentum bulan Syawal 1447 Hijriah dimanfaatkan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meningkatkan prestasi sekaligus memperkuat soliditas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Dimyati saat mengikuti apel gabungan ASN di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (30/3/2026). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dan diikuti Pejabat Tinggi Pratama serta seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Banten. 

“Ini bulan Syawal, bulan kasih sayang dan kebersamaan. Setelah Ramadan, kita harus lebih berprestasi, lebih bagus, lebih hebat,” ujar Dimyati.

Menurutnya, Ramadan menjadi momentum pembentukan karakter ASN, mulai dari kesabaran, peningkatan iman dan takwa, hingga kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kinerja nyata setelah memasuki bulan Syawal.

“Selama Ramadan kita belajar sabar, meningkatkan iman, kepedulian, dan kebersamaan. Itu harus ditumbuhkan dan dilanjutkan dalam pekerjaan kita,” katanya.

Dimyati menegaskan, suasana Syawal juga harus menjadi titik awal mempererat persatuan di lingkungan ASN.

“Kalau sudah dibersihkan, tidak ada lagi iri, dengki, atau hasut. Konflik kita rekonsiliasi, konsolidasi, dan kita jalan bersama-sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, kekompakan ASN menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak  Korupsi. Untuk itu, seluruh ASN diminta menjaga integritas dan nama baik institusi.

“Intinya harus kompak. ASN harus menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Banten,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dimyati mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan ritme kerja dan mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang lebih optimal.

“Kita harus lari lebih kencang, lebih cepat lagi, supaya Banten bisa semakin maju,” katanya.

(Adv).

Banten Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian Nasional Posbankum oleh Presiden Prabowo

Gubernur Banten Andra Soni, Menerima Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Banten, Beserta Jajaran, Di Ruang Kerja Gubernur Banten, Senin, (30/03/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan secara nasional oleh Presiden Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Andra Soni usai menerima Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar dan jajaran di ruang kerja Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (30/3/2026).

"Insya Allah tuan rumahnya adalah Provinsi Banten. Kita berharap persiapannya berjalan dengan baik. Dan,  semoga sesuai dengan rencana, Presiden Prabowo hadir dan kita siap menyambut beliau," ujar Andra Soni. 

Gubernur Andra Soni menambahkan, Posbankum di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Banten telah terbentuk melalui Kementerian Hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

Sementara itu, Pagar Butar Butar mengatakan, pihaknya melakukan silaturahmi dan berkoordinasi sekaligus menginformasikan kepada Gubernur Andra Soni dalam rangka persiapan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum. Termasuk peresmian Posbankum secara nasional.

Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada April 2026. Posbankum merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo pada misi ketujuh, yaitu memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan

"Posbankum memberikan akses keadilan bagi masyarakat di desa atau kelurahan dengan kehadiran paralegal yang dipandu oleh organisasi bantuan hukum, kepala desa, lurah, dan penggerak-penggerak pos bantuan hukum lainnya," ujarnya.

(Adv).

Gubernur Andra Soni Serahkan LKPD ke BPK, Prioritaskan Program Berdampak bagi Masyarakat

Gubernur Banten Andra Soni, Menyerahkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 Kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi.

Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, Senin (30/3/2026). Selain berharap mendapatkan opini terbaik, Gubernur juga menegaskan jika setiap program yang dilaksanakan harus berdampak langsung kepada masyarakat.

“Segala bentuk usaha dan ikhtiar yang kami lakukan semata untuk mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil dan merata serta tidak korupsi,” kata Andra Soni. 

Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara dari Gubernur Andra Soni kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemprov Banten dan dilanjutkan dengan delapan Kabupaten dan Kota.

Setelah menerima dokumen LKPD Unaudited tahun 2025, BPK Perwakilan Provinsi Banten akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terstruktur dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya kemudian akan diserahkan kepada DPRD pada akhir bulan Mei 2026 atau dua bulan setelah laporan diterima.

Andra Soni melanjutkan, Pemprov Banten senantiasa berupaya melaksanakan setiap ketentuan tentang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan APBD serta pertanggungjawabannya sebagaimana tertuang dalam LKPD. Hal itu dilakukan sebagai upaya perwujudan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan itu sendiri.

“Kami berharap memperoleh masukan dan rekomendasi dari BPK untuk penyempurnaan dan perbaikan, sehingga LKPD ini dapat benar-benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, memenuhi efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempunyai kecukupan dalam pengungkapan,” jelasnya.

Selanjutnya, penyusunan LKPD itu juga sudah mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi tujuh item, seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. 

“Termasuk laporan keuangan BLUD dan BUMD,” ujarnya. 

Terakhir, pada kesempatan itu Andra Soni menyampaikan laporan realisasi APBD Pemprov Banten tahun anggaran 2025 yang meliputi realisasi pendapatan sebesar Rp9,74 triliun lebih atau dengan persentase capaian sebesar 93,14 persen. Lalu realisasi belanja dan transfer sebesar Rp10,01 triliun lebih dengan persentase capaian sebesar 92,92 persen.

Selanjutnya dari sisi neraca terdapat peningkatan jumlah aset sebesar Rp381,5 miliar lebih dari Rp20,890 triliun lebih menjadi Rp21,272 triliun lebih per 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut sebagian besar terdapat pada pengadaan aset tetap yang bersumber dari APBD 2025.

“Sedangkan untuk Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar Rp44,6 miliar lebih,” katanya. 

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi mengapresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dengan menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu. 

Hal itu, menurutnya merupakan amanat dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal tersebut mewajibkan penyampaian LKPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

"Ini mencerminkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik, apalagi seluruh Pemda sangat konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelasnya.

Terakhir Firman mengingatkan jika opini itu bukanlah tujuan akhir. Karena opini dapat berubah setiap tahun, tergantung pada kualitas laporan keuangan serta pemenuhan empat kriteria Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kemudian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal serta kecukupan pengungkapan sesuai SAP," ujarnya.

(Adv).

Biro SDM Polda Banten Sosialisasikan Penerimaan Polri 2026 Melalui Talkshow di Radio Megaswara FM

Paursubbagdiapers Biro SDM Polda Banten Iptu Eka Trisnowati, Mensosialisasikan Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2026, Melalui Talkshow Di Radio Megaswara Fm, Yang Di Pandu Oleh Penyiar Mba Icha.

Serang – Biro SDM Polda Banten terus menggencarkan sosialisasi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program talkshow di Radio Megaswara FM, yang dipandu oleh penyiar Mba Icha pada Senin (16/03). 

Dalam talkshow tersebut, Paursubbagdiapers Biro SDM Polda Banten Iptu Eka Trisnowati hadir sebagai narasumber untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai proses penerimaan anggota Polri tahun 2026.

Pada kesempatan tersebut, Iptu Eka Trisnowati menyampaikan bahwa Polri telah membuka penerimaan anggota Polri yang meliputi jalur Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara Polri, serta Tamtama Polri. Proses pendaftaran dan verifikasi dilaksanakan mulai 9 hingga 30 Maret 2026 melalui pendaftaran online di website resmi Polri serta verifikasi di Polres setempat.

“Melalui talkshow ini kami ingin memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Banten yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Polri,” ujar Iptu Eka Trisnowati.

Ia juga menegaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta tidak dipungut biaya apapun.

“Penerimaan anggota Polri ini gratis. Kami mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Seleksi dilakukan secara transparan dan tanpa calo,” jelasnya.

Dalam talkshow yang berlangsung interaktif tersebut, penyiar Radio Megaswara FM Mba Icha juga mengajak para pendengar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut serta mempersiapkan diri sejak dini jika ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri.

Selain itu, masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tahapan seleksi dapat mengakses website resmi penerimaan.polri.go.id atau melalui media sosial resmi penerimaan Polri Polda Banten.

Melalui kegiatan sosialisasi di media radio ini, diharapkan informasi terkait penerimaan Polri Tahun 2026 dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas sehingga semakin banyak putra-putri terbaik daerah yang tertarik untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui institusi Polri. (Bidhumas)

(Adv).

H-5 Lebaran, Gubernur Andra Soni Tinjau Kelancaran Arus Mudik di Penyeberangan Merak–Bakauheni

Gubernur Banten Andra Soni, Mengingatkan Para Pemudik Di Pelabuhan Merak-Bakauheni Untuk Menjaga Keselamatan Selama Perjalanan Mudik.

Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Irjen Hengki meninjau kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Minggu (15/3/2026) dini hari. Peninjauan dilakukan pada H-5 Idulfitri untuk memastikan kelancaran arus kendaraan yang akan menyeberang menuju Bakauheni, sekaligus melihat kesiapan petugas dalam melayani pemudik.

Turut hadir dalam rombongan tersebut Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro, Komandan Lanut Sultan Ageng Tirtayasa Letkol Pom Moch. Eka Wahyudi. 

Rombongan meninjau sejumlah titik di kawasan pelabuhan, mulai dari jalur masuk kendaraan hingga area antrean menuju kapal penyeberangan. Gubernur Andra Soni juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pemudik yang tengah menunggu giliran naik kapal menuju Pulau Sumatera.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni bersama rombongan turut menyalurkan bantuan kepada para pemudik. Bantuan dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia itu berupa air mineral, tisu basah, serta obat-obatan yang dibagikan langsung kepada pengendara yang berada di antrean kendaraan.

Pembagian bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada para pemudik yang menempuh perjalanan jauh agar tetap menjaga kondisi tubuh selama perjalanan menuju kampung halaman.

Berdasarkan pemantauan di lapangan pada H-5 Lebaran, kondisi arus kendaraan menuju kawasan pelabuhan terpantau relatif lancar dan terkendali. Aktivitas penyeberangan kapal berjalan normal, sementara antrean kendaraan masih dapat diurai oleh petugas di lapangan. Di sejumlah titik, kendaraan terlihat bergerak tertib secara bertahap menuju dermaga. Hingga dini hari, tidak terlihat kepadatan signifikan di kawasan pelabuhan.

Kepada para pemudik di lokasi, Andra Soni mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan mudik. Ia meminta masyarakat mempersiapkan kendaraan dengan baik serta menjaga kondisi fisik sebelum melakukan perjalanan jauh.

“Yang pertama tentu jaga keselamatan. Persiapkan kendaraan dengan baik, kemudian jaga kondisi fisik juga,” ujar Andra Soni.

Ia juga mengimbau para pemudik untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta aktif mencari informasi terkait kondisi perjalanan.

“Ikuti arahan petugas dan cari informasi dari kanal-kanal yang ada, supaya informasi tentang kondisi jalan maupun cuaca bisa diketahui dengan baik,” katanya.

Kepada masyarakat Banten yang akan melakukan perjalanan mudik, Andra Soni berharap seluruh proses perjalanan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Doa kita semua semoga perjalanan mudik tahun ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

(Red).

Jelang Idulfitri 2026, Andra Soni Perkuat Koordinasi Layanan Mudik dan Wisata di Banten

Gubernur Banten Andra Soni, Menggelar Silaturahmi Dan Buka Bersama Forkopimda Provinsi Banten, Di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.

Gubernur Banten Andra Soni menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un Nomor 5, Kota Serang. Kegiatan yang turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota ini digelar untuk menegaskan kesiapan pelayanan arus mudik dan balik Idulfitri 1447 H / 2026 M.

​Andra Soni menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mempersiapkan pelayanan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran.

​“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi Forkopimda, para bupati dan wali kota, pengelola jalan tol, pengelola pelabuhan penyeberangan, serta seluruh pihak dalam pelayanan arus mudik dan balik Idulfitri,” ucap Andra.

​Terkait dengan kerusakan di sejumlah ruas jalan tol, Andra mengapresiasi adanya upaya perbaikan oleh pihak pengelola. Ia menyoroti Jalan Tol Tangerang–Merak yang sempat menjadi perhatian masyarakat luas karena merupakan akses utama menuju Pelabuhan Merak dan kawasan strategis lainnya.

​Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang telah memperbaiki jalan berlubang demi memberikan pelayanan yang lebih baik. “Alhamdulillah, pelaksanaan perbaikan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

​Selain itu, Andra juga berterima kasih atas kehadiran para kepala daerah dan berharap kolaborasi terus terjalin untuk memastikan kelancaran arus mudik. “Mohon didoakan agar para kepala daerah selalu diberikan kesehatan,” tambahnya.

​Lebih lanjut, Andra menegaskan bahwa kolaborasi, sinergi, dan komunikasi juga harus berjalan dengan baik dalam mengatur arus lalu lintas menuju destinasi wisata. Menurutnya, komunikasi yang baik dan terarah dapat mencegah kekecewaan wisatawan akibat salah informasi.

​Ia menyebutkan bahwa objek wisata seperti Anyer dan Tanjung Lesung serta Sawarna akan menjadi tujuan utama para pengunjung, terutama dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Sukabumi.

​“Pemprov Banten juga telah mendirikan Pos Siaga Bencana Mudik Lebaran Idulfitri 1447 H di Gedung Negara Provinsi Banten,” jelasnya.

​Sebagai informasi tambahan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, menyatakan bahwa BPBD se-Provinsi Banten mengerahkan 646 personel dan 51 posko. Posko-posko tersebut disebar di berbagai titik arus mudik dan tempat wisata, termasuk di lokasi yang rawan kemacetan serta bencana.

(Red).