Tasyakuran HPN 2026, Wagub Dimyati Soroti Fungsi Pers sebagai Mitra dan Kontrol Pemerintah

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Pada Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Mengurai Peran Pers Sebagai Kontrol Sosial Dan Kontrol Kebijakan.

Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah mengurai peran pers sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Termasuk sebagai kontrol atas kebijakan dan mengabarkan informasi kepada publik.

Dimyati mengatakan, pers juga merupakan penegak keadilan. Tapi wartawan harus bertanggung jawab menyuarakan suara rakyat dan kontrol sosial.

"Pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026," kata Dimyati pada sambutannya dalam kegiatan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/2/2026).

Selanjutnya, Dimyati mengurai peran pers di tengah masyarakat. Pertama, pers harus menyampaikan kebenaran di tengah semakin maraknya arus informasi termasuk mengantisipasi informasi hoaks.

“Pers sebagai menyampaikan kebenaran. Memerangi hoaks. Pers menyajikan fakta yang terjadi,” katanya.

Selanjutnya, Dimyati menyatakan, pers merupakan media pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintah melalui pers.

“Ada jembatan roboh, pers memberitakannya dan pemerintah bisa mengambil tindakan,” kata Dimyati memberikan perumpamaan.

Dimyati juga menegaskan, peran pers yang krusial adalah sebagai kontrol sosial. Perannya bukan hanya memberitakan informasi pemerintahan tapi memberikan kontrol pada kebijakan.

"Melalui pemberitaan, pers dapat memberikan peringatan atas penyelewengan yang terjadi,” katanya.

Dimyati juga menekankan bahwa pers merupakan bagian dari kontrol sosial yang membantu mengawasi jalannya pembangunan. Dimyati mencontohkan, berbagai persoalan di masyarakat seperti infrastruktur rusak, konflik sosial, maupun pelayanan publik, dapat lebih cepat ditangani ketika pers menjalankan fungsi pemberitaan secara objektif dan akurat.

Senada dengan Wagub Dimyati, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan pers merupakan penangkal hoaks. Dewi berharap, HPN 2026 meneguhkan peran pers sebagai sumber informasi masyarakat yang akurat.

Dewi Setiani juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pers memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, edukasi publik, kontrol sosial, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

"Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Dewi.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun mengatakan, Tasyakuran HPN 2026 merupakan rangkaian peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten. Tasyakuran tersebut menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Sekaligus momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawal pembangunan, serta penggerak literasi informasi di tengah masyarakat," ujarnya menambahkan.

(Red).

Pemprov Banten Giatkan Gerakan "Jumat Bersih" Demi Wujudkan Indonesia ASRI

Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, Ikut Serta Pada Kegiatan ''Gerakan Jumat Bersih'' Dengan Membersikan Sampah Di Kawasan Masjid Banten Lama.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggalakkan "Gerakan Jumat Bersih" sebagai upaya konkret mewujudkan Indonesia yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Kegiatan ini dipusatkan di Kawasan Masjid Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Jumat (6/2/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia mengenai peningkatan keasrian lingkungan.

“Hari ini kita menindaklanjuti instruksi Presiden terkait keasrian Indonesia yang bermakna Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Berdasarkan arahan Gubernur Banten, kami berkoordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda serta melibatkan pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan gerakan bersih-bersih ini,” ujar Deden di sela-sela kegiatan.

Deden menuturkan, Kawasan Banten Lama dipilih sebagai titik awal gerakan karena statusnya sebagai ikon dan simbol sejarah Provinsi Banten. Selain itu, kawasan ini merupakan destinasi wisata religi yang selalu padat pengunjung. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga meninjau fungsi sodetan dari pelataran masjid menuju Kanal Banten yang terbukti efektif mengurangi dampak banjir di area pelataran.

Lebih lanjut, Deden menyampaikan pesan Gubernur Banten, Andra Soni, yang berharap adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Bapak Gubernur sangat berharap keterlibatan seluruh pihak, mulai dari tingkat desa hingga perkampungan, untuk menjaga kebersihan agar tidak ada lagi sampah yang berserakan. Jika lingkungan bersih dan dijaga bersama, kesehatan masyarakat akan terjaga,” tegasnya.

Untuk meningkatkan konsistensi masyarakat, Pemprov Banten berencana menggalakkan kembali perlombaan kebersihan lingkungan sebagai stimulus partisipasi publik.

Komitmen TNI-Polri

Sebelum aksi pungut sampah dimulai, dilaksanakan Apel Gerakan Indonesia ASRI di halaman Museum Banten Lama yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Irjen Pol Hengki.

Dalam amanatnya, Kapolda Banten menegaskan bahwa Gerakan Jumat Bersih wajib dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya seremonial semata.

“Sesuai arahan Presiden, Jumat Bersih wajib dilaksanakan secara kontinu setiap minggu. Kita laksanakan mulai dari lingkungan perkantoran, sekolah, perguruan tinggi, hingga lingkungan masyarakat di tingkat RT dan RW,” jelas Irjen Hengki.

Kapolda mengajak seluruh elemen untuk menggaungkan gerakan ini demi terciptanya stabilitas dan kenyamanan di Banten. “Mari kita wujudkan Banten yang ASRI; aman, sehat, resik, dan indah,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri atas personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, mahasiswa, pelajar, serta masyarakat setempat.

(Red).

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Polri Mengelar Rapat Koordinasi Bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Ternak Dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional.

JAKARTA – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

 (Red).

Program Bang Andra Bawa Gubernur Andra Soni Terima Anugerah Indoposco

Gubernur Banten Andra Soni, Menerima Penghargaan Anugerah Indoposco, Dalam Rangkaian Hari Ulang Tahun Ke-5 Indoposco, Yang Digelar Di Aston Kartika Grogol Hotel And Conference Center Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Gubernur Banten Andra Soni menerima Anugerah Indoposco dengan kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa atas komitmen dan konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Anugerah tersebut diserahkan pada acara Anugerah Indoposco dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Indoposco yang digelar di Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Indoposco yang mengapresiasi program Bangun Jalan Desa Sejahtera, program ini sebenarnya adalah program intervensi kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten dan desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa,” ungkap Andra Soni.

Andra Soni mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tugas pemerintah. Sehingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan fokus lebih pada pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya membangun dari bawah dan mempercepat pemerataan ekonomi.

“Selama ini sering kali pembangunan jalan desa dianggap hanya menjadi kewenangan desa atau kabupaten. Namun pada tahun ini, bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, kami menetapkan bahwa membangun infrastruktur desa juga menjadi kewajiban gubernur dan wakil gubernur,” katanya.

Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera, Pemprov Banten melakukan intervensi terhadap pembangunan poros desa. Hal ini dilakukan karena masih ada desa di Provinsi Banten yang memiliki keterbatasan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

“Program ini memang belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi menjadi landasan ke depan sekaligus acuan bahwa jalan desa harus menjadi perhatian bersama agar ekonomi desa tumbuh sesuai dengan Asta Cita ke-6, membangun dari bawah dan membangun dari desa,” imbuhnya.

Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan bahwa anggaran program Bangun Jalan Desa Sejahtera diperoleh dari hasil efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan melakukan relokasi dari belanja seremonial, kunjungan kerja, dan kegiatan sejenisnya kepada pembangunan jalan desa.

Pada tahun 2025, Pemprov Banten telah membangun 62 ruas infrastruktur desa terdiri dari 61 ruas jalan desa dan 1 jembatan. Ke depan, anggaran program tersebut akan dilipatgandakan dengan sasaran yang lebih luas, seiring dengan program pembangunan yang juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Harapannya, jalan-jalan desa ini ke depan dapat menyambungkan potensi ekonomi yang ada di sekitar desa serta mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Insya Allah perlahan tapi terus kita kerjakan,” jelasnya.

Sementara, Komisaris Utama PT Indonesia Digital Posco Syarif Hidayatullah mengatakan anugerah Indoposco tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada individu, lembaga, dan pihak-pihak yang telah mendedikasikan diri terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dampaknya dapat dirasakan bersama.

Selanjutnya, pihaknya juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk refleksi dan apresiasi sekaligus penyemangat untuk terus lebih bermakna di tahun-tahun yang akan datang.

(Adv).

Sekda Banten Deden Apriandhi Instruksikan Penguatan Pencegahan Korupsi di Setiap OPD

Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2026, Digelar Di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KPEB, Curug, Kota Serang, Senin, (02/02/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Deden Apriandhi meminta penguatan pencegahan korupsi dijalankan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. Implementasinya harus diterapkan dalam tata kelola pemerintahan oleh setiap pegawai, mulai dari pimpinan hingga ke staf.

“Persepsi kita bukan hanya keluar dari zona merah, tetapi bagaimana pencegahan korupsi ini betul-betul dijalankan dan menjadi budaya kerja di OPD,” kata Deden saat menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya, Deden menyampaikan bahwa Pemprov Banten telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 23 Januari 2026 terkait hasil reviu dan evaluasi sejumlah area pencegahan korupsi. Evaluasi tersebut menjadi dasar tindak lanjut dan rencana aksi yang harus dilaksanakan pada tahun 2026.

“Harapan Bapak Gubernur jelas, kita jangan terlena dengan nilai yang sudah dicapai. Kalau masih bisa dimaksimalkan, maka harus kita maksimalkan. Masih ada beberapa indikator yang nilainya di bawah 80 dan itu menjadi fokus kita ke depan,” ungkapnya.

Deden menyampaikan bahwa masih ada sejumlah area yang menjadi perhatian dan harus menjadi konsentrasi bersama. Sistem pencegahannya harus diperketat, yaitu di bagian pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, manajemen ASN, serta penguatan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Termasuk soal optimalisasi pendapatan daerah.

Pada pengelolaan aset, Ia melihat ada proses administrasi yang panjang dan membutuhkan kehati-hatian. Deden bahkan mencontohkan ada satu OPD yang memiliki ratusan aset, namun baru sebagian kecil yang tersertifikasi.

“Progres selalu ada setiap tahun. Tapi memang proses verifikasi dan klarifikasinya sangat rigid. Kita harus hati-hati agar tidak menimbulkan gugatan dari masyarakat. Prinsipnya pemerintah memberikan pelayanan, bukan mengambil hak masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan rapat koordinasi digelar dengan tujuan menyamakan persepsi seluruh OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK. Termasuk untuk menyusun rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2026.

Menurutnya, berdasarkan penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) oleh KPK, Provinsi Banten memperoleh nilai 89 dan berada di peringkat ke-8 nasional. Dari delapan area penilaian, terdapat lima area prioritas yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2026.

“Lima area prioritas tersebut meliputi manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta area optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.

Nina juga menyampaikan bahwa nilai SPI mengalami peningkatan dari zona merah ke zona kuning, yakni dari 71 menjadi 73. Namun, masih perlu terus ditingkatkan agar mencapai kategori hijau.

“Arahan Pak Sekda jelas, seluruh tindak lanjut harus segera dilakukan, tidak menunggu waktu. OPD diminta aktif menyiapkan langkah teknis, mulai dari pelaporan, pemutakhiran data, hingga rencana aksi yang konkret,” pungkasnya.

(Adv).

Wagub Dimyati Jalin Kebersamaan dengan Masyarakat, Mancing dan Catur Bareng Komunitas

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Hadiri Kegiatan Lomba Catur Dan Memancing, Yang Di Gelar Komunitas Di Kolam Pemancingan Saung Hejo, Kampung Sindang Adipati, Kadomas, Kabupaten Pandeglang, Minggu, (01/02/2026).

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah memiliki cara tersendiri untuk menjaga soliditas sosial dengan masyarakat. Bentuknya dengan kehadiran dalam kegiatan lomba mancing dan catur komunitas di Kolam Pemancingan Saung Hejo, Kampung Sindang Adipati, Kadomas, Kabupaten Pandeglang, Minggu (1/2/2026).

Di acara tersebut, Dimyati menilai kegiatan komunitas seperti lomba mancing dan catur bukan sekadar perlombaan, tetapi menjadi ruang memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan antaranggota masyarakat.

“Ini bukan hanya lomba, tetapi kebersamaan dan kekeluargaan. Ruang untuk saling bertemu, bersilaturahmi, dan menjaga kekompakan,” ujar Dimyati, Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten Irna Narulita.

Menurutnya, baik mancing maupun catur punya filosofi yang relevan dengan pembangunan karakter. Dua aktivitas ini mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan perhitungan matang.

“Mancing dan catur sama-sama melatih kesabaran dan keteguhan hati. Kesabaran dan semangat menjadi modal untuk meraih keberhasilan,” katanya.

Dimyati mengatakan, komunitas yang kuat lahir dari rasa persaudaraan dan sikap saling merangkul. Ia mengajak seluruh elemen menjaga komitmen, tidak merugikan sesama, serta menghindari sikap iri dan kesombongan.

“Komunitas akan tumbuh baik jika merasa sebagai keluarga. Semua harus dirangkul. Jangan sombong karena jabatan, kekayaan, atau kedudukan. Kekuatan itu lahir dari kebersamaan,” tegasnya.

Ketua Pelaksana kegiatan Wawan mengatakan, lomba mancing dan catur digelar sebagai inisiatif komunitas untuk menghadirkan kegiatan positif yang melatih ketenangan berpikir dan kebersamaan lintas daerah.

“Kegiatan ini diikuti komunitas dari delapan kabupaten/kota. Tujuannya membangun aktivitas positif dan mempererat jejaring komunitas,” ujarnya.

Wawan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Wagub Dimyati terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut, termasuk kontribusi penyediaan ikan lomba dan penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat setempat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan  bapak wagub. Untuk kegiatan ini disiapkan sembako untuk masyarakat, dua setengah kuintal ikan untuk lomba. Kami juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten,” katanya.

(Adv).

Wagub Dimyati Minta Pertandingan dan Eksibisi Olahraga Tinju Diperbanyak

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Membuka Dan Menyaksikan Kejuaraan Nasional Tinju BERC Championship Series Tahun 2026, Di Kota Cilegon, Sabtu Malam, (31/01/2026).

Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah meminta Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Provinsi Banten untuk memperbanyak pertandingan, eksibisi, atau festival tinju. Hal ini ia sampaikan saat membuka dan menyaksikan beberapa partai Kejuaraan Nasional Tinju BERC Championship Series Tahun 2026 di Kota Cilegon, Sabtu (31/1/2026) malam.

"Olahraga tinju sangat baik untuk jiwa dan raga para atletnya," kata Dimyati.

Dimyati menyarankan pertandingan itu diselenggarakan dari usia muda. Menurutnya, pertandingan di kejuaraan menjadi penting untuk mencari bibit petinju, melatih diri, dan evaluasi terhadap prestasi para atlet. Selain itu, pertandingan resmi berfungsi menyalurkan bakat dan meredam sifat-sifat negatif remaja.

"Daripada anak-anak kita tawuran, kita sediakan arenanya di ring tinju," ungkap Dimyati.

Dimyati menyebutkan, prestasi atlet tinju asal Provinsi Banten juga cukup membanggakan. Olahraga tinju lebih memasyarakat karena juga memiliki manfaat baik.

"Atlet tinju asal Banten sudah ada yang bisa berhasil menyabet juara Asia," katanya.

Menurutnya, tinju itu membangun kedisiplinan diri termasuk pengendalian emosi. Peraturan tinju menjadikan atlet untuk tidak sembarangan saat pertandingan. Di situlah menurutnya kontrol atas emosi diasah.

"Tahan menahan emosi, tinju tidak boleh menggigit, tidak boleh menendang, itu salah satu aturannya," kata Dimyati.

Kemudian, tinju juga membangun mental bagi para atletnya. Saat terjatuh, mereka harus bertarung melawan diri sendiri agar bangkit dan pantang menyerah.

"Seorang petinju adalah pemberani. Tinju juga membangun sportivitas dan strategi pribadi. Strategi melawan dengan aturan-aturan," katanya.

Oleh sebab itu, Dimyati menekankan perlu ditumbuhkan berbagai event atau pertandingan dari segala usia. Baik pertandingan berskala lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

"Melalui pertandingan-pertandingan, kita juga bisa melihat kekuatan diri kita dan daerah lain," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengprov Pertina Provinsi Banten Verry Yugangga menyatakan, pihaknya terus menyelenggarakan berbagai event atau pertandingan, baik di Provinsi Banten atau mengikutsertakan peserta dalam kejuaraan-kejuaraan nasional dan internasional. Ia juga selalu koordinasi dengan pengurus Pertina di kabupaten/kota dan pengurus pusat untuk berbagi informasi pertandingan.

"Baik untuk proses pencairan bibit atau untuk meningkatkan prestasi."ujarnya. 

Verry mengatakan, prestasi tinju Banten sudah cukup membanggakan. Salah satu atlet tinju dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Mars De Volta, berhasil menyabet Juara II pada Youth Asia Championship.

"Dan, untuk level-level kejurnas, Banten sudah banyak menorehkan prestasi," ungkap Verry.

(Adv).